KOTA SERANG,- Pemerintah Kota Serang melalaui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menggenjot pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA), sebagai pemenuhan hak identitas bagi anak di Kota Serang.
Peningkatan tersebut dilakukan dengan memberikan pelayanan penerbitan KIA ke tiap-tiap Sekolah, program produk 3 in 1 hinga terus melakukan upaya jemput bola melalui kerja sama dengan beberapa mitra
Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Serang Yusrini Pratiwiningrum mengatakan pihanya melakukan kerja sama dengan beberapa mitra termasuk Saung Ende Kec. Taktakan, hingga Taman wisata MBS Kota Serang
“Seperti wisata MBS dan Saung Ende kita coba jajaki untuk bekerja sama disana kalau masuk mempunyai KIA dapat potongan harga. Disitu selalu kami arahkan untuk pembuatan kia sebelum anak mempunyai KTP” kata Yudrini saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (20/02).
Menurutnya, KIA sangat bermanfaat sebagai identitas anak untuk melindungi pemenuhan hak anak. KIA tersebut dapat memudahkan anak mendapat akses pada pelayanan publik mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, perbankan hingga lainnya.
“Manfaat KIA ini sebagai identitas anak sebelum mempunyai KTP, sebagai salah persyaratan, melakukan perjalanan. karena tidak dapat dpungkiri kita sebagai warga negara sangat diperlukan identitas,” terangnya.
Dengan adanya KIA tersebut anak bisa dimudahkan dalam segala hal seperti pembuatan termasuk memberikan jaminan kesejahteraan, perlindungan dan fasilitas bagi anak.
Yusrini menjelaskan, capaian kepemilikan KIA di Kota Serang saat ini tercatat sebesar 52,9 persen. Jumlah tersebut, hampir mendekati target pemerintah pusat yang menargetkan 60 persen dari usia KIA.
“Target 2024 dari nasional dari kemendagri itu 60 persen dari usia KIA, sekarang sudah tercapai sekitar 52,9 persen insya allah targetnya kami kejar terus,” kata Yusrini.
Namun demikian, Yusrini mengungkapkan masih adanya kendala yang terjadi di lapangan lantaran masyarakat belum menyadari pentingnya identitas bagi anak terlebih saat melakukan sosialisasi di daerah pedalaman.
“Karena masyarakat belum menyadari pentingnya identitas walaupun masih anak anak, sosialisasi ke pedalaman ketika kami sudah upayakan itu masih ada saja masyarakat yang mengetahui, dan stigma kalau mengurus administrasi kependudukan itu rumit,” ujarnya mengakhiri. (Nani)
