Kupang,Impresinews.com,- Wakil Wali Kota Kupang, Herman Man, menilai meningkatnya animo masyarakat untuk mendapatkan vaksin disebabkan adanya kabar bahwa sertifikat vaksin menjadi syarat urusan administrasi apapun.
Hal ini disampaikan kepada media usai rapat Forkopimda Kota Kupang mengenai penentuan pelaksanaan shalat Idul Adha dan percepatan vaksinasi di Balai Kota, Kamis (15/7).
Tapi, Ia menegaskan syarat tersebut tidak wajib. Ia mencontohkan aturan Kementerian Perhubungan misalnya, untuk perjalanan dari dan tujuan NTT tidak wajib vaksin melainkan rapid antigen atau PCR.
“Salah satu alasannya bahwa mereka dengar segala urusan administrasi, perjalanan, harus pakai sertifikat vaksin. Tetapi kemarin saya nyatakan bahwa kebijakan itu saya longgarkan, termasuk perjalanan ke luar daerah karena Menteri Perhubungan juga minta tidak mandatori atau tidak wajib sertifikat vaksin, tetapi rapid antigen berlaku 1 x 24 jam dan PCR berlaku 2 x 24 jam,” jelasnya.
Selain karena kabar di atas, Herman menilai masyarakat beberapa waktu terakhir juga terpengaruh dengan kabar vaksinasi berbayar yang beredar di media sosial. Sementara sebenarnya arahan pusat berbeda dan itu ada pada wilayah tertentu.
“Ini yang membuat mereka ketakutan ,” kata Herman.
Animo masyarakat di Kota Kupang memang sangat tinggi dilihat dari Membludaknya massa di Kejaksaan Tinggi NTT dan Poltekkes Kemenkes Kupang.” akui Wawali.
Terkait itu, lanjut Herman, para penyelenggara kegiatan vaksin dengan kerumunan ini telah mendapatkan peringatan dan pembubaran. Penyelenggara diminta menata ulang kegiatan dan ini dinilainya sudah menjadi ganjaran karena menjadi beban biaya baru bagi pihak penyelenggara.
“Karena kita tidak ada sanksi pidananya,” kata dia.
Herman menuturkan teguran langsung juga sudah dilakukan yang mana cukup memberikan dampak psikologis bagi penyelenggara.
Pemerintah juga akan bertanggungjawab apabila muncul klaster baru dari gelombang kerumunan vaksin yang terjadi belakangan ini,” tutup Herman.(Arnold)
