KOTA SERANG,- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang mencatat, sebanyak 21.759 warga Kota Serang menempati Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Berdasarkan data yang dihimpun sejak tahun 2021, puluhan ribu rumah tersebut tersebar hampir di enam Kecamatan yang ada di Kota Serang. Dari 271 hektare kawasan kumuh di Kota Serang, 64,21 hektare berada di kawasan Kasemen.
Ade Rustandi, Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas DPKP Kota Serang mengatakan, pihaknya telah mengurangi sebesar 0,63 persen dari banyaknya RTLH di Kota Serang pada tahun 2022 lalu.
“Dinas perkim sudah mengurangi sebesar 0,63 persen rumah tidak layak huni di 2022 itu. Dari 21.693 ribu jadi berkurang kurang lebih 1.000an,” kata Ade saat di konfirmasi di ruang kerjanya, Jum’at (10/11)
Ade mengatakan, bantuan RTLH tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai senilai 20 juta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan rincian 17,5 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 untuk upah kerja.
“Anggaran ini bantuannya berupa uang 20 juta dari APBD 17,5 juta bahan bangunan 2,5 juta untuk upah kerja. Upah kerja dilakukan setelah fisik pembangunan telah selesai,” katanya.
Namun Ade mengaku, saat ini pihaknya belum dapat merealisasikan bantuan RTLH terhadap warga Kota Serang. Hal itu lantaran APBD pemerintah tahun 2023 banyak direalisasikan untuk penanganan inflasi .
“Untuk di tahun 2023 karena memang kita ada penanganan inflasi maka untuk ditahun ini kita belum ada pembangunan RTLH,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ade mangungkapkan pihaknya tidak bisa memberikan bantuan RTLH terhadap warga yang mendirikan bangunan di atas tanah milik Negara.
Oleh karena itu, pihaknya menyarankan agar warga Kota Serang menempati rumah tidak layak huni untuk tinggal di rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Margaluyu, Kota Serang.
“Bantuannya ini hanya untuk ditanah peribadi, kalau numpang ditanah orang itu tidak bisa. Makannya bagi warga yang bukan tanah sendiri, kita sarankan untuk pindah ke rusunawa,” ujarnya (Nani)
