LABUHANBATU, impresinews.com,- Menyikapi berita miring yang menerpa Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Labuhanbatu dalam perannya sebagai sosial kontrol masyarakat sekaligus menjadi wadah bagi insan pers, FPII Labuhanbatu akan mengambil sikap tegas merujuk pada mekanisme sengketa pemberitaan yang diatur oleh UU Pers.
Kepada Impresinews.com, Ketua FPII Labuhanbatu, Marhite Rajagukguk mengungkapkan dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan dengan Setwil FPII Sumatera Utara.
Ia mengatakan setelah pertemuan nanti, baru akan menyimpulkan langkah lanjutan terkait pemberitaan miring dari salah satu media Online kepada wadah insan pers tersebut.
“Kita masih menunggu arahan dari Provinsi. Jika tidak ada halangan rencananya Ketua FPII Sumut bersama Sekjen turun Selasa besok,” ungkapnya, Sabtu (7/8).
Ditanya apakah FPII akan serius mengambil langkah hukum terkait tudingan yang tidak mendasar, Marhite menjawab singkat. “Hasilnya nanti setelah mengadakan pertemuan dengan jajaran pengurus Tingkat Provinsi,” ujarnya.
Namun ia memastikan nama FPII harus kembali bersih seperti awal dideklarasikan pada tahun 2016 sebagai organisasi yang independent dan bebas dari berbagai kepentingan apalagi menjadikan profesi jurnalistik sebagai Back up pengusaha ilegal.
“Saya memastikan FPII akan kembali clear, dan terus menjadi wadah bagi seluruh awak media yang kompak dan solid. FPII menjadi wadah yang kokoh menjunjung nilai-nilai jurnalistik,” ucapnya.
“Kita menjalankan profesi ini dipagari kode etik dan UU no 40 tahun 1999 tentang pers. Semua jelas di sana. Tentu rekan kita yang menyebut berbagai hal tentang FPII sadar dan paham akan hal itu,” kata Marhite.
Marhite menambahkan, wartawan ataupun jurnalis dibekali UU dalam menjalankan profesinya.
Namun harus diingat, kata Marhite, dalam menjalankan reportasenya wartawan tidak boleh mengabaikan hak-hak nara sumber yang juga diatur oleh Undang-undang Pers.
Marhite Rajagukguk juga menyampaikan pesan kepada seluruh anggota FPII Labuhanbatu agar tetap tenang dan tidak tersulut emosi. Karena hal itu bisa mengaburkan pokok masalah berkait Hutan Kayu di Bukit Barisan, Labura. (Aiman)
