KOTA SERANG,- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang menetapkan Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Walantaka sebagai dua wilayah paling rawan terdampak kekeringan selama musim kemarau 2026. Hal ini karena kondisi geografis, serta kualitas air tanah yang kurang baik.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang, Diat Hermawan mengatakan, kondisi geografis menjadi kendala utama di sejumlah wilayah, khususnya Kecamatan Kasemen. Sebagian besar sumber air tanah di kawasan tersebut memiliki kadar garam tinggi sehingga tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari
“Masalahnya bukan hanya karena musim kemarau yang cukup panjang, tetapi juga sumber air di sana banyak yang asin atau antal. Jadi meskipun warga membuat sumur bor, airnya tetap tidak bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari,” ujar Diat saat dikonfirmasi melalui telepon, Senin (27/03).
Untuk mengurangi dampak kekeringan, BPBD telah menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di sejumlah titik di Kecamatan Kasemen. Distribusi dilakukan kepada 70 kepala keluarga (KK) di Kampung Cibomo Idul, 58 KK di Cibomo Tengah, 76 KK di Cibening, 62 KK di Cibomo Lor, serta 85 KK di Kepaksan.
Setiap pengiriman menggunakan mobil tangki berkapasitas 5.000 liter. Hingga pertengahan Juli, BPBD tercatat telah enam kali mendistribusikan air bersih ke wilayah yang mengalami krisis air.
“Saat ini kami menyiagakan satu unit mobil tangki yang siap mengirim bantuan air bersih. Jika kebutuhan meningkat, kami akan berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Banten untuk penambahan armada,” ujarnya
Ia menjelaskan, saat ini BPBD menyiagakan satu unit mobil tangki untuk melayani kebutuhan masyarakat. Apabila jumlah permintaan terus meningkat, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Banten untuk menambah armada distribusi.
Ia menambahkan, masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih dapat mengajukan permohonan melalui pemerintah kelurahan maupun kecamatan. Setelah laporan diterima, BPBD akan segera menindaklanjuti dengan penyaluran air ke lokasi terdampak.
“Kami siap mendistribusikan bantuan setelah ada permohonan resmi dari pemerintah setempat. Jika kebutuhan meningkat, kami juga akan berkoordinasi dengan BPBD Provinsi untuk penambahan armada,” tutupnya.
