KOTA SERANG,- Ombudsman Banten menemukan sejumlah temuan pada proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024-2025. Sejumlah kecurangan tersebut diantaranya jual beli kursi hingga markup nilai rapor.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Banten Fadli Afriadi mengatakan, setelah melakukan pengawasan pada proses PPDB di sejumlah sekolah. Pihaknya menemukan adanya indikasi mark up nilai rapor di sejumlah sekolah.
“Jadi kami mendapat laporan adanya siswa yang mendapatkan nilai itu tinggi sekali, masa dalam satu sekolah nilainya banyak yang 97-98 dan itu bukan satu anak. Ada beberapa sekolah yang terindikasi,” kata Fadli saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, selasa (23/07)
Fadi juga mengungkapkan, markup nilai tidak hanya terjadi pada nilai rapor namun juga pada jalur prestasi. Dimana, terdapat siswa baru yang menggunakan jalur prestasi namun sertifikat yang di cantumkan bukan berasal dari pemerintahan. Bahkan pihaknya menemukan adanya lembaga yang mengeluarkan sertifikat berbayar.
“Ada lembaga di luar Banten yang izinnya itu sebagai tempat kursus, dia ngadain lomba. Lombanya gratis, tapi jika ingin mendapatkan sertifikat itu baru berbayar, masa dari ratusan orang, puluhan di antaranya mendapatkan mendali emas,” ungkapnya.
Disamping itu, kata Fadli hingga proses PPDB selesai, masih ada 4.683 ribu kursi kosong pada tinggkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan penutupan proses PPDB tersebut, Ombudsman mengharapkan sekolah tidak lagi menerima murid pada agenda tahun ajaran baru.
Oleh karena itu, Ombudsman Banten kini tengah melakukan penelusuran terhadap sejumlah kecurangan pada pelaksanaan PPDB tersebut. Pihaknya juga akan memberikan catatan kepada pihak sekolah yang bersangkutan jika memang adanya kecurangam.
“Hasil investigasi ini akan menjadi catatan yang akan diberikan kepada satuan pendidikan sebagai saran perbaikan. Jika tetap tidak diindahkan, maka kita akan sampaikan ke Dinas Pendidikan maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” tutup Fadli. (Nani)
