KARO, inpresinews.com,- Komitmen penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan terhindar dari praktik korupsi, Bupati Langkat Terbit Rencana PA bersama Wakil Bupati H. Syah Afandin mengikuti pembinaan dan arahan dari KPK RI.
Rapat koordinasi (Rakor) pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah tersebut digelar di Aula Kantor Bupati Karo, Kaban Jahe, Kamis (10/6).
Pembina dari pihak KPK dihadiri oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Didik Agung Wijanarko dan Kepala Satgas Pencegahan KPK RI, Maruli Tua.
Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin mengatakan tindak korupsi tidak boleh ada di Negeri Bertuah, agar upaya membangun Langkat maju dan sejahtera dapat terwujud.
Di sela Rakor, Bupati Langkat juga mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan KPK RI hingga membawa Langkat berhasil mencapai WCP dengan hasil yang baik.
“Terima kasih atas bimbingannya,” sebut Bupati Langkat.
Selain itu, Bupati menginstruksikan kepada jajaran untuk tidak puas dengan pencapaian yang didapat. Terus merapatkan barisan untuk bekerja keras, ikhlas dan tuntas untuk membangun Langkat religius, lebih maju dan sejahtera.
“Hindari korupsi, mari kita membangun Langkat untuk kesejahteraan bersama,” ajak Terbit Rencana PA.
Direktur Koordinasi dan Supervisi I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Didik Agung Wijanarko memberikan arahan untuk fokus pada koordinasi pencegahaan korupsi dan perbaikan capaian MCP sehingga bisa mensejahterakan masyarakat.
Ia mengatakan, ada poin penting dan terus berkomitmen untuk menjalankan roda pemerintahan agar tidak ada korupsi.
Poin itu, kata Didik, yang pertama memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan daerah dengan mengacu pada MCP dengan terus melakukan koordinasi, monitor dan evaluasi bersama KPK.
Berikutnya menghindari dan mencegah monopoli proyek, pengaturan proyek dan modus lainya. Tidak melakukan intervensi terhadap proses dan pengadaan barang dan jasa.
Didik juga menyebutkan, alasan pihaknya mengajak para istri dari pimpinan daerah untuk hadir pada Rakor. Yakni, karena peran istri sangat penting dalam pencegahan korupsi.
“Sebab istri sosok yang paling dekat dengan suami, sehinga diharapkan dapat ikut mengawasi dan mencegah bila terindikasi melakukan korupsi,” terangnya.
Selanjutnya, Kepala Satgas Pencegahan KPK RI, Maruli Tua memaparkan capain MCP empat (4) Kabupaten yang saat ini sudah mendapatkan hasil baik, yaitu Langkat, Karo, Dairi dan Pakpak Barat.
Namun ia berharap, ke depannya untuk terus ditingkatkan lagi.
“Agar komitmen memperbaiki tata kelola sistem pemerintahan daerah, dapat menghindari korupsi,” sebutnya.
Rakor dilanjutkan penandatangan komitmen bersama, program pemberantasan korupsi terintegrasi oleh Bupati Langkat, Karo, Dairi dan Pakpak Barat. (Aiman)
