KOTA TANGERANG,- Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesbangpol Kota Tangerang menggelar Diskusi dan Partisipasi Masyarakat dalam Politik, yang dilaksanakan pada Selasa (28/4). Di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Teguh Supriyanto. Dengan Narasumber Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam, Kosioner KPU Kota Tangerang Yudhistira Prasasta, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri kOTA Tangerang Anak Agung Made Suarja Teja Buana, S.H.MH, BNN Kota Tangerang dan Akademisi Pergoruan Tinggi.
“Kita perlu memastikan masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai, sikap dewasa, serta kemampuan menilai informasi dan pilihan politik secara objektif,” Kata Kepala Badan Kesbangpol Teguh Supriyanto.
Menurut dia, edukasi politik merupakan fondasi penting bagi terbangunnya masyarakat yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.
“Politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan sarana menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Dia menjelaskan politik pada dasarnya merupakan proses pengambilan keputusan bersama demi kebaikan masyarakat, yang melibatkan unsur kekuasaan, kebijakan, partisipasi warga, serta tujuan bersama menuju kesejahteraan dan kemajuan.
“Dengan adanya edukasi politik ini, saya berharap masyarakat semakin melek politik, aktif berpartisipasi, serta mampu berperan dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang bermartabat,” katanya
Selain itu, kata Teguh edukasi politik ini merupakan elemen vital dalam membangun demokrasi yang sehat dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Menurut dia, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman warga terkait sistem politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam pemilu.
“Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan wujud nyata demokrasi. Tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga tokoh perempuan memiliki peran penting sebagai panutan untuk memberikan pencerahan politik kepada masyarakat,” katanya.
Dia mengatakan sikap apatis terhadap pemilu dapat berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih, sehingga pendidikan politik harus dilaksanakan secara kontinyu.
Oleh karena itu, kegiatan ini juga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.
“Juga mendorong partisipasi aktif dalam proses politik dan pengambilan keputusan, mengedukasi masyarakat mengenai sistem politik, pemilu, serta lembaga pemerintahan, dan meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu sosial dan politik yang berkembang,” katanya (ADV)
