Program Bang Andra dan Sekolah Gratis, Strategi Andra Soni Entaskan Kemiskinan di Provinsi Banten
JAKARTA,- Infrastruktur Desa dan Sekolah Gratis, Strategi Pemprov Banten Entaskan Kemiskinan.
Upaya pengentasan kemiskinan tidak lagi hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi juga menekankan pemberdayaan masyarakat sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. Pendekatan ini menjadi salah satu praktik baik yang dipaparkan Gubernur Andra Soni dalam Rapat Koordinasi Peran Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Dalam forum yang digelar di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia tersebut, Pemerintah Provinsi Provinsi Banten dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai salah satu daerah dengan program pengentasan kemiskinan yang berjalan baik.
Penilaian tersebut tidak lepas dari sejumlah program strategis yang dijalankan pemerintah daerah, di antaranya Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) serta program Sekolah Gratis bagi siswa tingkat menengah.
Infrastruktur Desa Dorong Produktivitas Ekonomi
Dalam pemaparannya, Andra Soni menekankan bahwa letak geografis Banten yang berdekatan dengan Jakarta menjadi keuntungan strategis bagi pembangunan daerah.
Namun demikian, menurutnya, pembangunan tidak akan optimal jika desa-desa masih mengalami keterbatasan akses infrastruktur.
Selama ini, perhatian terhadap pembangunan desa dinilai masih kurang sehingga akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi, pendidikan, hingga layanan dasar menjadi terhambat.
Karena itu, Pemprov Banten mendorong pembangunan jalan desa melalui Program Bang Andra sebagai upaya memperkuat konektivitas wilayah.
“Pemprov Banten juga bertanggung jawab dalam pembangunan jalan desa. Ini bagian dari membantu infrastruktur kehidupan desa,” ujar Andra.
Melalui pembangunan akses jalan yang lebih baik, diharapkan aktivitas ekonomi masyarakat desa dapat meningkat, khususnya pada sektor pertanian yang masih menjadi penopang utama di banyak wilayah Banten.
Selain meningkatkan mobilitas dan distribusi hasil produksi, konektivitas yang lebih baik juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata.
Optimisme tersebut didukung oleh capaian ekonomi Banten yang menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, perekonomian daerah ini tercatat tumbuh 5,37 persen secara tahunan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp936,20 triliun.
Menurut Andra, dengan memaksimalkan potensi wilayah serta memperkuat infrastruktur desa, kontribusi ekonomi Banten terhadap pertumbuhan nasional diyakini dapat terus meningkat.
Pendidikan sebagai Kunci Pemberdayaan
Selain pembangunan infrastruktur, Pemprov Banten juga menempatkan sektor pendidikan sebagai strategi penting dalam pengentasan kemiskinan.
Melalui program Sekolah Gratis, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa anak anak dari keluarga kurang mampu tetap dapat mengakses pendidikan menengah.
Saat ini program tersebut telah membantu 60.705 siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Program ini dijalankan melalui kerja sama dengan 801 sekolah swasta di tingkat SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKh).
Untuk mendukung program tersebut, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran sekitar Rp165 miliar untuk satu angkatan, dengan rencana peningkatan anggaran pada tahun berjalan.
Ke depan, cakupan program juga akan diperluas hingga tingkat Madrasah Aliyah, yang secara kewenangan berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia.
Menurut Andra, pemerintah provinsi memiliki peran sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah sehingga kolaborasi lintas kewenangan memungkinkan untuk dilakukan demi kepentingan masyarakat.
“Kami berharap berbagai pihak termasuk lembaga pemeriksa memiliki pemahaman yang sama bahwa ini adalah bentuk keberpihakan kepada masyarakat,” ujarnya.
Kolaborasi Pusat dan Daerah
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan mendasar di Indonesia.
Salah satu indikasinya adalah menurunnya kelas menengah serta meningkatnya jumlah masyarakat yang rentan miskin.
Menurut Muhaimin, kondisi tersebut menunjukkan bahwa fondasi ekonomi kelas menengah belum cukup kuat sehingga mudah terdampak oleh guncangan ekonomi.
Padahal, belanja masyarakat kelas menengah selama ini menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional.
Karena itu, pemerintah pusat menargetkan angka kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada tahun 2026 serta tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 5 persen pada 2029.
Target tersebut juga sejalan dengan implementasi kebijakan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Menurut Muhaimin, perlindungan sosial saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan kemiskinan.
“Perlu pemberdayaan sosial,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai motor penggerak program pengentasan kemiskinan di tingkat lokal.
Daerah yang berhasil menurunkan angka kemiskinan bahkan berpotensi mendapatkan insentif fiskal dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.(Adv Kominfo)
