Pemerintah Kota Tangerang Berkolaborasi dengan YDMI Wujudkan Pendidikan Inklusi di Kota Tangerang
Tangerang, – Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah, menunjukan komitmennya untuk mengangkat harkat dan martabat penyandang disabilitas di Kota Tangerang.
Komitmen tersebut dibuktikan pada tahun 2021 dengan mengeluarkan Perda Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Ir .R.Sugihharto Achmad Bagdja ,M.Si menyampaikan prioritas program dan rencana anggaran daerah Tahun 2022 terkait aksebilitas dan pendidikan inklusi di kota Tangerang.
Hal tersebut Ia sampaikan di kegiatan Lokakarya Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif Bagian II berkolaborasi dengan USAID Madani dan menghadirkan narasumber lain dari Akademisi dan YDMI.
Dengan peserta Daring dari berbagai kalangan / unsur yaitu Komite Sekolah SDN Negeri, Komite Sekolah SMPN 6, Psikolog dan Akademisi UPH , Akademisi Institut Teknologi dan
Bisnis Ahmad Dahlan Tangerang, Koalisi Perempuan Indonesia, LBH Keadilan, ICMI , HWDI BANTEN, Telkom Banten, Grab Indonesia, The Body Shop Indonesia, kompas, Banten Pos, Jawa Pos , Tirto Id, Kepala Bappeda Provinsi Banten, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD/MI), Ade Rehata, S.Kom, Aminah, S.Pd, Siti Rosidah Ningsih, S.Pd, Sri Astuti Natalia, S.Pd, MM
Sementara itu Peserta Luring dihadiri LAKPESDAM, LP3A, ICMI, YDMI Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Ekonomi, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD/MI), Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah (SMP/MTs), Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian, Masfupah, M.Pd dan Suhardi, M.Pd
Sugiharto mengatakan, isu Strategis Kota Tangerang di tahun 2022 diantaranya, pemulihan ekonomi dengan cara investasi daerah, penataan PKL, pemberdayaan UMKM, destinasi wisata, pasar tradisional dan perdagangan.
“Peningkatan daya saing SDM juga sangat diperlukan melalui pendidikan, kesehatan, mengurangi pengangguran, kemiskinan dan pemberdayaan perempuan , PMKS dan peningkatan pemuda olahraga,” ujar Sugiharto
Selain itu, kata Sugiharto peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan sangat diperlukan melalui integritas layanan peningkatan kinerja aparatur.
Ia melanjutkan, di tahun 2022 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia akan dilakukan pemulihan ekonomi dengan memberikan kemudahan perizinan, promosi investasi , festival budaya, pengembangan objek wisata berbasis kegiatan masyarakat, pengembangan kuliner lokal, pelatihan, pemasaran modal usaha atau pembinaan, pengelolaan pasar tradisional, peningkatan sarpras pasar tradisional penyediaan stok beras, pengembangan urban farming.
Sementara itu, katanya di sektor peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan memberikan bantuan operasional pendidikan SD/ MI, SMP/MTS Negeri, bantuan biaya pendidikan kepada siswa miskin jenjang SD/ MI, SMP/MTS , swasta dan negeri, pemberian tambahan penghasilan insentif guru, pemberian iuran BPJS masyarakat, pemberian vaksin -19 kepada masyarakat, peningkatan fasilitas kesehatan RSUD/ Puskesmas dan pemberian beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu.
Masih kata Sugiharto, dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan akan dilakukan peningkatan sarpras ke olahragaan, normalisasi sungai untuk mewujudkan sistem jaringan sungai yang mantap, mengembangkan sistem polder untuk mengatasi banjir, mengembangkan dan memelihara jaringan saluran drainase untuk mengatasi genangan, subsidi angkutan umum, bedah rumah untuk keluarga miskin, penataan kampung kumuh , pengelolaan sampah berbasis teknologi dan meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah.
Akan tetapi menurut Sugiharto , saat ini Permasalahan penyandang disabilitas ada kesenjangan akses pendidikan.
Ia menjelaskan, penduduk penyandang disabilitas sedang dan berat di kota Tangerang pada kelompok usia 15- 44 tahun dan lansia (60+) adalah tertinggi dan mencapai 12.417 jiwa.
“Penyandang disabilitas ini bermacam-macam ,ada yang kecelakaan, sakit ,akan tetapi tentunya masih membutuhkan berbagai program return to work untuk tetap mandiri dan berdaya. Di kota Tangerang sendiri masih tinggi persentase penyandang disabilitas yang tidak memiliki Izazah yang berpotensi menimbulkan masalah pengganguran dan pekerja kasar dengan upah yang rendah ,” katanya
Kebijakan pendidikan inklusi Permendikbud nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif pasal 3 bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik emosional mental sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
Sementara, peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 13 tahun 2022 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas penunjukan sekolah negeri inklusi merupakan kebutuhan yang mendesak yang harus segera dipenuhi di kota Tangerang agar menjadi kota yang ramah terhadap disabilitas.
“Saat ini jumlah sekolah inklusi di kota Tangerang tahun 2021, SD sebanyak 54 sekolah yang tersebar di seluruh kecamatan, SMP sebanyak 4 sekolah yaitu SMP Negeri 6, SMP Negeri 13, SMP Negeri 26, dan SMP negeri 27.
“Di Tahun 2022 akan ada penambahan ,SD sebanyak 50 sekolah yang tersebar di seluruh kecamatan, SMP sebanyak 13 sekolah masing-masing satu sekolah di tiap kecamatan,” katanya menjelaskan.
Untuk rencana penganggaran sekolah inklusi di kota Tangerang tahun 2022, kata Sugiharto yaitu, tingkat pemanfaatan peningkatan sarana prasarana lembaga pendidikan SMP negeri guna meningkatkan aksebilitas pendidikan yang layak dan memadai bagi peserta didik penyandang disabilitas. (ADV)
