Sidoarjo, Jawa Timur, impresinews.com. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Java Corruption Watch (JCW), Soroti kinerja Inpektorat Kabupaten Sidoarjo terkait pengawasan penggunaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di daerah. Hal itu dinyatakan Ketua Bidang Investigasi JCW Sidoarjo, Indra. Sabtu (14/08/2021).
Indra mengatakan, JCW menilai Inspektorat kurang proaktif melakukan pengawasan dengan turun langsung ke lapangan meninjau pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik program yang ada di desa. Namun sekalinya sudah turun ke desa selalu penanganan perkara berhenti di tengah jalan.
“Kami dari JCW sebagai salah satu lembaga yang turut berperan serta dalam melakukan pengawasan korupsi di Sidoarjo terutama penggunaan dana desa, seperti yang sudah diamanatkan Presiden Joko Widodo, sangat menyesalkan kinerja Inspektorat Kabupaten Sidoarjo yang sangat minim turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan,” tuturnya
Dia mengungkapkan, berdasarkan pantauan pihaknya di lapangan, penggunaan anggaran dana desa di setiap desa masih kurang transparan. Pasalnya pada sejumlah pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik tidak dipasang papan informasi proyek.
“Bagaimana kita dapat mengetahui jika papan proyek saja tidak dipasang? Bukan hanya lembaga sosial dan pers, masyarakat juga harus mengetahui setiap penggunaan dana desa di wilayahnya masing-masing. Apa jenis kegiatannya berapa biaya yang dianggarkan, harus diberitahukan melalui pemasangan papan kegiatan,” Jelasnya.
Disisi Lain, Saat dimintai tanggapannya, Ketua Umum JCW, Sigit Imam Basuki kepada media ini mengatakan, Minta Bupati Sidoarjo untuk memanggil Oknum Kepala Desa yang terlibat indikasi korupsi Setelah inspektorat mengeluarkan hasil laporan kepada bupati. jika ada penyalahgunaan anggaran dan penyalahgunaan wewenang agar memberi sangsi keras,” Katanya.
Dia menuturkan, bahwa Pemerintah Pusat telah mengucurkan dana yang sangat besar melalui program dana desa guna mewujudkan Nawacita yakni membangun dari desa. Untuk itu, diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Inspektorat agar proaktif melakukan pengawasan langsung ke lapangan.
“Kita harus benar-benar memantau pelaksanaan program dana desa di Sidoarjo agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di desa, selama ini setiap ada perkara yang ditangani Inspektorat selalu “masuk angin” alias berhenti di tengah jalan” Ucap Sigit.
Menurut pantauan JCW ada beberapa perkara di desa yang dianggap “masuk angin” diantaranya Desa Wirobiting Prambon, Desa Wunut Porong dan yang terbaru ini Desa Sumokali Candi serta ada desa lain di Kabupaten Sidoarjo.
(cdr)
